Tags

, ,

Sebenarnya seberapa efektifkah sanksi sosial di Indonesia?

Beberapa hari ini saya telah membaca tentang 2 berita yang beritanya lumayan berlawanan satu dengan yang lainnya, walaupun intinya tetap sama. Sanksi sosial, dan efeknya terhadap si pelaku yang dikenai sanksi.

Pada salah satu artikel yang saya baca, dari Wired, tentang seseorang yang mempublish foto 2 orang yang berlaku kurang menyenangkan dalam ruangan konferensi, dan berakibat 2 orang dipecat dari jabatan mereka di tempat kerja. Hanya karena berkelakuan tidak menyenangkan, difoto, dipublikasikan lewat Twitter, menyebar ke media sosial, akhirnya ke kantor berita, dan perusahaan yang mempekerjakan mereka merasa tidak senang, dan memecat mereka.

Sesederhana itu. Hanya karena 1 foto dan 1 tweet, dapat mengakhiri karir seseorang. Dan berdasarkan artikel tersebut, sebagian dikarenakan para pelaku media sosial terkadang tidak begitu menyadari kekuatan yang dimiliki oleh media sosial dalam menyebarkan suatu berita. Pelaku media sosial terkadang menganggap bahwa mereka hanya menyampaikan apa yang mereka pikirkan kepada beberapa orang di lingkaran kecil mereka (dalam hal ini follower di Twitter maupun friends di Facebook). Namun terkadang mereka lupa bahwa setiap follower dan friend mereka juga memiliki follower dan friend, yang jika dikombinasikan akan menjadi jumlah yang sangat sangat besar, dan tweet dari 1 orang dapat tersebar sangat luas dan memberikan dampak yang sangat besar. Begitulah kekuatan media sosial menurut artikel tersebut. Dan hal itu telah terbukti.

Sekarang mari beralih ke contoh kedua. Hal ini sebenarnya bukan hal yang terjadi hanya sekali dan bukan hanya baru-baru ini. Hal yang saya maksudkan tentu saja adalah efek sanksi sosial yang dapat diberikan oleh media kepada pelaku yang diberitakan. Baik berita melalui media umum maupun media sosial tertentu. Kasus Aceng Fikri, dimana beliau sempat dipermalukan (menurut saya dipermalukan dengan cukup parah saat media nasional memberitakan tentang beliau), namun sekarang kembali menjadi calon legislatif. Kasus ‘Anak Jendral’ yang saya yakin juga sudah cukup dipermalukan, namun entah kenapa nampaknya dari pihak orang tua ataupun kepolisian belum terlihat tindakan pidana tegas kepada pelaku. Dan masih banyak lagi contoh sejenis mengenai lemahnya kemampuan media dalam menyebarkan informasi guna menimbulkan sanksi sosial.

Sanksi sosial, menurut saya pribadi, adalah salah satu sanksi yang seharusnya paling ditakuti. Di beberapa negara, saat seseorang terkena sanksi sosial, dia akan dikucilkan, bahkan keluarganya juga akan dikucilkan, tidak memiliki tempat dalam masyarakat, atau dipermalukan dalam jangka panjang. Di Indonesia, saya hampir tidak pernah melihat hal seperti itu terjadi kepada orang-orang yang menyandang status tersangka maupun terdakwa di televisi Indonesia. Yang saya lihat adalah orang-orang yang entah kenapa berpakaian ‘religius’ dengan segala pernak-pernik keagamaannya, dan di mata saya, terkesan menjadi korban dan menggunakan agama sebagai tameng.

Sebenarnya jika melihat dari sifat orang Indonesia pada umumnya yang terkadang terlalu peduli dengan keadaan sekelilingnya (baca: suka ngurusin urusan orang lain), seharusnya sanksi sosial dapat berjalan dengan baik, karena kabar buruk menyebar lebih cepat daripada kabar baik. Namun kenapa saya tidak pernah melihat sanksi sosial ini secara langsung? Saya tidak pernah melihat koruptor dimiskinkan, dipecat, dikucilkan dari departemennya, atau anak koruptor diejek oleh teman-temannya, atau warga yang melempari rumah koruptor.

Kenapa?